Pentingnya Tax Amnesty

HTML tutorial
 
Tax amnesty atau amnesty pajak mulai di perkenalkan oleh dirjen pajak seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016.
 
Apa itu program tax amnesty? Program program pemerintah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Dana yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur yang menunjang kemajuan ekonomi dan kesejehteraan bangsa Indonesia.
 
Penghapusan pajak juga berlaku bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.
 
Amnesti Pajak terbuka bagi seluruh masyarakat, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, termasuk wajib pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah.
 
Sedangkan yang bisa tidak mengikut tax amnesty, Dikutip dari Perdirjen Nomor 11 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 diatur Wajib Pajak Ayat (2), disebutkan orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi yang jumlah penghasilannya di tahun pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya mengikuti tax amnesty. Juga pada ayat (3). Yakni Warga Negara indonesia (WNI) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak mengikuti tax amnesty.
 
Pada tax amnesty Wajib Pajak cukup membayar 2% saja apabila mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT PPh) di dalam wilayah Indonesia atau repatriasi (memasukan harta dari luar negeri) sebelum 1 Oktober 2016, 3% sebelum 1 Januari 2017 dan 5% sebelum 1 April 2017. Sedangkan untuk deklarasi harta di luar negeri dengan tarif 2 kali lipat dari repatriasi. Bagi pengusaha UKM yang beromset 4,8 Miliar setahun yang mengungkapkan hartanya hingga 10 milyar hanya membayar tebusan 0,5% dan 2% saja bagi yang hartnya lebih dari 10 milyar.
 
Lalu apa kerugian jika tak mengikuti tax amnesty?
Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak menegaskan menyebutkan jika WP tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampuna pajak berakhir, dan atau DJP menemukan data atau informasi mengenai harta WP yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT, maka harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Sanksi ini jelas tertera di dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 
Lalu, apa risiko bagi WP seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut? Akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan denda yang sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Selain itu, atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).
 
Jadi, pilih mana? Mengikuti program tax amnesty dengan nilai uang tebusan yang sangat ringan atau terkena denda yang tak tanggung-tanggung sebesar 200% dari harta yang tidak dan belum dilaporkan.