Mengembangkan bisnis untuk UKM

HTML tutorial
 
Sebagai pengusaha UKM sudah tentu ingin usahanya lebih besar dan berkembang. Lalu bagaimana tips mengembangkan usaha untuk kalangan UKM?
 

Analisis SWOT

S.W.O.T adalah singkatan dari Strenght, Weakness, Opportunity, Threat. Strenght (kekuatan) adalah menganalisis product yang Anda jual, dari segi mana produk anda laku di pasaran atau kelebihan dari yang perusahaan Anda miliki. Weakness (kelemahan) adalah evaluasi dimana mencari tahu kelemahan dari dalam perusahaan seperti SDM (Sumber Daya Manusia) dan lainnya, atau product yang anda jual. Kritik bisa juga didapat dari saran customer (pembeli). Opportunity (kesempatan) mencari peluang dari yang sedang terjadi, apakah momen tertentu dapat dijadikan kesempatan untuk mengembangkan produk seperti misalnya momen hari raya tertentu dapat meningkatkan penjualan produk. Analisis Threat (ancaman) bisa di dapat dari melihat kompetitor ataupun faktor seperti ekonomi, lingkungan dan lainnya yang dapat mempengaruhi penjualan produk di pasaran.

 

Susun strategi

Setelah menganalisis lewat SWOT, maka perlu di susun strategi untuk memilih tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Seperti menyusun anggaran yang sesuai, melakukan inovasi dalam produk anda ataupun lainnya. Strategi yang tepat akan berdampak positif bagi perkembangan perusahaan di masa depan.

 

Membuat SOP

Standarisasi operasional perusahaan (SOP) harus dimiliki perusahaan sekalipun masih tergolong UKM. Dengan adanya SOP, sudah tentu kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan memudahkan produksi perusahaan, promosi dan lainnya.

 

Segmentasi market

Produk yang kita jual belum tentu di terima oleh semua kalangan masyarakat. Beragam tipe kustomer, maka beragam pula kebutuhan yang diperlukan. Dengan memfokuskan pada segmen tertentu, maka lebih mudah bagi perusahaan menarik hati kustomer untuk membeli produk.

 

Promosi

Hal terakhir adalah promosi produk di berbagai media. Promosi dilakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang produk yang perusahaan tawarkan. Tidak hanya media cetak dan elektronik, promosi melalui internet juga perlu dilakukan. Dengan berkembangnya teknologi dan masyarakat yang sering melakukan aktivitas di dunia maya, promosi internet dapat sangat membantu perusahaan meningkatkan awareness sekaligus mempromosikan produknya ke seluruh negeri bahkan dunia.

Pentingnya Tax Amnesty

HTML tutorial
 
Tax amnesty atau amnesty pajak mulai di perkenalkan oleh dirjen pajak seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016.
 
Apa itu program tax amnesty? Program program pemerintah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Dana yang terkumpul akan digunakan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur yang menunjang kemajuan ekonomi dan kesejehteraan bangsa Indonesia.
 
Penghapusan pajak juga berlaku bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.
 
Amnesti Pajak terbuka bagi seluruh masyarakat, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, termasuk wajib pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah.
 
Sedangkan yang bisa tidak mengikut tax amnesty, Dikutip dari Perdirjen Nomor 11 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 diatur Wajib Pajak Ayat (2), disebutkan orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi yang jumlah penghasilannya di tahun pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya mengikuti tax amnesty. Juga pada ayat (3). Yakni Warga Negara indonesia (WNI) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak mengikuti tax amnesty.
 
Pada tax amnesty Wajib Pajak cukup membayar 2% saja apabila mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT PPh) di dalam wilayah Indonesia atau repatriasi (memasukan harta dari luar negeri) sebelum 1 Oktober 2016, 3% sebelum 1 Januari 2017 dan 5% sebelum 1 April 2017. Sedangkan untuk deklarasi harta di luar negeri dengan tarif 2 kali lipat dari repatriasi. Bagi pengusaha UKM yang beromset 4,8 Miliar setahun yang mengungkapkan hartanya hingga 10 milyar hanya membayar tebusan 0,5% dan 2% saja bagi yang hartnya lebih dari 10 milyar.
 
Lalu apa kerugian jika tak mengikuti tax amnesty?
Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak menegaskan menyebutkan jika WP tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampuna pajak berakhir, dan atau DJP menemukan data atau informasi mengenai harta WP yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT, maka harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Sanksi ini jelas tertera di dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b.
 
Lalu, apa risiko bagi WP seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut? Akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan denda yang sebesar 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Selain itu, atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).
 
Jadi, pilih mana? Mengikuti program tax amnesty dengan nilai uang tebusan yang sangat ringan atau terkena denda yang tak tanggung-tanggung sebesar 200% dari harta yang tidak dan belum dilaporkan.

MEA dan Akuntan di Indonesia

HTML tutorial
 
Banyak masyarakat yang hingga hari ini masih belum menyadari MEA yang telah berlangsung walaupun tanpa hingar bingar. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah bentuk kerjasama perdagangan bebas antar negara-negara anggota ASEAN yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
 
Yang terjadi dengan adanya MEA adalah bukan hanya persaingan produk-produk lokal terhadap produk luar, namun juga persaingan profesi antara pekerja luar yang masuk ke dalam negeri. Diantara sekian banyak profesi yang dipilih untuk bersaing adalah profesi akuntan.
 
Akuntan turut andil dalam kegiatan perkonomian di indonesia. Namun apakah akuntan-akuntan di Indonesia sudah siap bersaing dengan tenaga asing dari negara lain?  Jawaban itu ada di dalam diri para akuntan sendiri.
 
Seperti kita tahu, bahwa masyarakat Indonesia hampir selalu memandang kualitas tenaga asing lebih berkualitas dibanding tenaga lokal. Maka dari itu kepercayaan diri dibutuhkan untuk berani bersaing dengan tenaga asing.
 
Selain kepercayaan diri, dibutuhkan juga kemampuan sebagai akuntan yang mumpuni yaitu soft skill dan hard skill. Soft skill diantaranya adalah kemampuan berbahasa asing yang dimiliki oleh masyarakat indonesia. Hanya karena mereka bekerja di indonesia, bahasa asing tidak terlalu penting di pergunakan. Kemampuan bahasa asing lah yang dapat menjembatani antar pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang tidak mengerti bahasa indonesia.
 
Etos kerja juga merupakan soft skill yang harus dikembangkan, banyak orang asing berfikir tinggal di indonesia menyenangkan karena santainya masyarakat dalam keseharian termasuk dalam bekerja. Sikap santai yang diperlihatkan terkadang membuat pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan cepat jadi memakan waktu yang cukup lama.
 
Hard skill juga wajib dimiliki oleh para akuntan, baik yang didapat dari lembaga pendidikan formal maupun non formal. Dengan teknologi yang semakin berkembang, para akuntan dituntut untuk lebih up to date terhadap teknologi. Seperti contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan software akunting dalam melakukan pencatatan keuangan perusahannya.
 
Oleh karena itu, sertifikasi ijazah s1 dapat membantu sebagai bukti dari ilmu yang telah dipelajari di universitas. Sertifikasi pendidikan non formal juga dapat membantu akuntan dalam membuktikan kemampuan di bidang tertentu misalnya sertifikasi yang diberikan DS Consultings dalam bidang penggunaan Accurate Software Akunting.
 
Dengan adanya soft skill dan hard skill yang dimiliki para akuntan di indonesia, dapat membangkitkan kepercayaan diri sehingga siap menghadapi persaingan ketat dari tenaga asing yang datang ke Indonesia.